Teras EsJe – Saya masih teringat, saat saya masih kecil, tentang kenangan saya ketika menghabiskan waktu dengan mengaji Al-Qur’an dan kitab-kitab dasar seperti kitab Aqidatul Awwam bersama guru dan sekaligus Pakdhe saya di desa. Sebetulnya, pada saat itu saya tak begitu mengerti mengapa saya harus mengaji.
Walaupun tetap saya lakukan rutinitas seperti itu, selama bertahun-tahun sejak kecil hingga dewasa. Belajar kitab fiqh dan mengkhatamkan Al-Qur’an sejak sore sampai malam. Namun, ketika telah dewasa, saya mengerti, apalagi di sela-sela mengaji, Pakdhe saya itu sering bercerita tentang sejarah dan dinamika Nahdlatul Ulama (NU) sampai larut malam.
Saya masih hafal betul dengan cerita-cerita itu. Pun, saya rasa Pakdhe saya itu cukup fanatik dengan Nahdlatul Ulama. Apalagi dengan seorang tokoh yang bernama Gus Dur. Hal tersebut secara tidak langsung memengaruhi identitas personal saya, melakukan berbagai amaliyah Islam tradisional.
Sehingga kemudian saat saya tinggal di kota yang bisa dibilang Islam tradisionalnya tidak sebanyak di lingkungan rumah saya, saya sangat merindukan suara-suara lantunan pujian setelah adzan berkumandang di langgar-langgar dan masjid itu, atau sekedar tadarusan hingga larut malam.
Ditambah sebelumnya saya telah banyak belajar tentang Islam dan politik di kampus dan diskusi kecil dengan berbagai santri alumni pondok pesantren, ‘identitas tersebut semakin mengakar dalam diri saya. Tetapi, sebagai seorang yang (sedikit) mengerti, akhir-akhir ini saya merasa kecewa dengan para sepuh di lingkaran elite NU.
Hal tersebut bermula dari perayaan seabad NU di kota saya, yang saya rasa sangat kental akan agenda politik, apalagi momentum yang seharusnya sakral dan penuh khusyu’ itu, berdekatan dengan pesta demokrasi (Pemilu, Pilpres, Pilkada), menyebabkan para politikus berlomba-lomba berebut atensi masyarakat, terutama akar rumput Islam tradisional, yang sayangnya, para sepuh elite yang saya maksud tersebut merasa “nyaman” dan tak terganggu dengan hal itu.
Padahal, saya masih mengingat dengan pasti bagaimana “Kembali ke Khittah” menjadi salah satu gagasan pada saat Muktamar di Lampung tahun 2021 silam. Akan tetapi, gagasan tersebut seolah-olah seperti udara yang kita hembuskan lima menit yang lalu, tak diperhatikan lagi saat pertarungan politik terjadi.
Sehingga menyebabkan polarisasi yang terjadi di akar rumput Islam tradisional semakin menebal. Memang, Islam dan politik tak dapat dipisahkan, apalagi NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, tentu memegang peranan penting terhadap dinamika politik yang terjadi. Sejarah mencatat, bahwa NU pernah menjadi partai politik pada Pemilu tahun 1955 dan menjadi peraih suara terbanyak pada posisi ketiga.
Maka dari itu, sebagai salah satu pemegang basis kekuatan elektoral terbesar, tentu NU merupakan subjek perebutan massa dalam tiap ajang pemilihan politik. Apalagi setelah NU mendapat konsensus tambang dari pemerintah, masyarakat menilai bahwa hal tersebut kurang “bijak”. Apalagi sikap “diam” NU terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memihak pada masyarakat.
Hal tersebut berkesinambungan dengan viralnya beberapa oknum “Gus” dalam menyampaikan pernyataan saat berlangsungnya pengajian, polemik nasab “Habib”, isu korupsi penyelenggaraan haji, dan para elite sepuh yang saya maksud tadi, terlibat dalam politik praktis. Akibatnya, kerumitan yang terpupuk sedikit demi sedikit itu, memuncak dengan terbitnya edaran Risalah Harian Syuriah PBNU yang menganjurkan pemunduran diri Ketua Umum PBNU.
Hal ini sesuai dengan bagian tulisan dari Nova Nuraniyah dalam buku yang berjudul “Democacy in Indonesia: From Stagnation to Regression?”, terbitan ISEAS-Yusof Ishak Institute, menjelaskan bahwa menguatnya kesediaan NU untuk merangkul ide serta taktik illiberal justru memperburuk polarisasi dan berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, sebaiknya para elite sepuh rehat sejenak terlibat dalam politik praktis, dan berfokus membenahi diri untuk mengayomi akar rumput. Hal ini sejalan dengan tulisan Haidar Bagir dalam buku yang berjudul “Buku Saku filsafat Islam”, menjelaskan bahwa terdapat keberadaan manusia yang membutuhkan bimbingan serta nasihat, dan pada saat yang sama tak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada manusia yang lain.
Lebih lanjut, ketika pemerintah “kurang” memperhatikan masyarakat akar rumput saat ini, maka masyarakat akan mendatangi pihak yang dirasa dekat dengan mereka, yakni dalam konteks ini adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga esok hari nanti, di saat partai politik berkali-kali mengecewakan masyarakat, NU datang sebagai teman pelipur lara.
Seperti yang telah ditulis oleh Abdurahman Wahid dalam bukunya yang berjudul “Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi”, menerangkan bahwa pada saat Orde Baru, NU dan Muhammadiyah menjadi pelopor dalam perlawanan kultural, dan cenderung menolak pendekatan institusional. Karena, pendekatan institusional justru cenderung menyebabkan korupsi dan menghamba pada kekuasaan.
Maka, sebagai pengingat, NU tak perlu bermewah-mewah, sejatinya NU adalah kesederhanaan, langgam pujian setelah adzan, dzikir selesai sholat, melantunkan pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kumpul makan bersama adalah identitas NU. Sebab hakikatnya, gemerlap dunia tak cukup untuk memenuhi dahaganya batin.(*)
