Teras EsJe – “The life of the law is a struggle, a struggle of nations, of state power, of classes, and of individuals.” – Rudolf von Jhering, The Struggle for Law (1872).
Di tengah kabut asap yang tengah melanda hutan-hutan di Kalimantan dan Papua, satwa dan tanaman liar dan langka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehidupan, disusul harga kebutuhan pokok yang naik secara signifikan tanpa dibarengi kenaikan pendapatan, susahnya lapangan pekerjaan hingga kemudian terjadi demonstrasi mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil, sejak tanggal 10 November yang bebarengan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Di berbagai kota, Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, podium aspirasi menyampaikan kritikan pada Pemerintah, menyampaikan protes, karena negara ini perlu diberi peringatan, namun apa yang terjadi? Polemik makin pelik, sedangkan Pemerintah tak bergeming sekalipun, hingga hari ini, kejelasan akan tuntutan mahasiswa dan aliansi sipil tersebut, ternyata belum memperoleh kepedulian.
Lebih dari itu, seperti yang dapat kita saksikan saat ini, masyarakat malah dipertontonkan drama kolosal yang mencoba meniru Epos terkenal seperti Mahabharata itu, di mana kekuasaan saling berebut, bertikai tanpa peduli nasib “wong cilik.” Ironi memang, tapi itulah yang terjadi dan dirasakan oleh publik saat ini.
Kemudian, tirai kolosal politik tersingkap tepat pada tanggal 12 November 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, beliau mendatangi gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri, selang beberapa jam kemudian beliau bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sekaligus berpamitan. Sebelumnya, Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Sekolah Menengah Atas Gibran Rakabuming Raka yang digunakan untuk persyaratan mendaftar sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bersama Prabowo Subianto, mengalami permasalahan dengan adanya gugatan yang pada awalnya bermula dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga sampai pada tahap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung.
Lebih lanjut, setelah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Setelah itu, sejumlah 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, proses tersebut urung berlanjut karena dinilai tidak relevan lagi, mengingat Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden.
Kemudian, timbul pertanyaan apakah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden berimplikasi pada kebakaran hutan di Kalimantan dan Papua? Apakah hal tersebut berpengaruh pada biaya hidup yang terus meningkat? Apakah turunnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dari Presiden Prabowo Subianto akan mengatasi perihal persoalan 19 juta lapangan pekerjaan yang telah dijanjikan? Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bukanlah dengan jawaban iya atau tidak, melainkan dengan melihat apa kiranya yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, sesuatu yang mendesak, yaitu kebutuhan akan kebijakan yang tidak populis, tetapi kebijakan substantif.
Pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, justru memberikan dampak paling signifikan terhadap kontestasi politik dan dinamika elite politik di kemudian hari. Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia”, menjelaskan bahwa dalam kenyataan, hukum terlahir sebagai refleksi dari kontruks konfigurasi politik. Dengan maksud bahwa aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling berkompetisi. Oleh karena itu, dinamika politik yang akan terjadi sejak pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, sedikit banyaknya akan memengaruhi implikasi kebijakan Pemerintah selanjutnya.
Apalagi, jika ditelaah lebih lanjut mengingat bahwa Joko Widodo, Presiden sebelumnya dan merupakan bapak dari Gibran Rakabuming Raka, terkenal memiliki basis relawan yang dapat dibilang cukup militan dan kompak. Hal tersebut akan lebih nampak menarik jika setelah ini pihak tersebut, beralih fungsi untuk memposisikan diri sebagai pihak oposisi. Mengingat bahwa dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, belum terdapat pihak yang dengan terus terang menyatakan diri sebagai pihak oposisi. Dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Presiden dibantu satu orang Wakil Presiden dalam kewajibannya.
Hal tersebut menandakan bahwa peran Wakil Presiden, sangat bergantung dalam pembagian kewajiban dengan kehendak Presiden. Untuk itu, pengunduran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, merupakan suatu alarm pengingat, bukan untuk masyarakat, melainkan untuk elite politik. Tak dipungkiri, pun dalam pencalonan awal Gibran Rakabuming Raka yang maju dalam Pemilihan Presiden, terdapat polemik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana dalam hal ini terdapat pelanggaran etis oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi pada waktu itu.
Maka dari itu, dalam kalimat penutup, penulis ingin mengutip tulisan dari Franz Magnis-Suseno dalam bukunya yang berjudul “Etika Politik Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”, yang menjelaskan bahwa keberadaan negara hukum yang demokratis, ialah dengan mengupayakan keadilan sosial, hal tersebut merupakan suatu penekanan yang tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu, masyarakat berhak menuntut, kita berhak melawan.
