Teras EsJe – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar keputusan personal. Ia merupakan peristiwa politik yang tidak bisa dilepaskan dari tekanan hukum, desakan publik, dan konfigurasi kekuatan elite di sekitar kekuasaan.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Sehari sebelumnya, sedikitnya 120 anggota DPR telah mengajukan inisiatif Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Rapat paripurna yang sedianya membahas usulan tersebut akhirnya dibatalkan setelah surat pengunduran diri diserahkan.
Urutan peristiwa ini memperlihatkan bahwa pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah tekanan politik yang nyata. Sulit memisahkan keputusan tersebut dari meningkatnya risiko politik dan hukum yang mengiringinya. Mundur menjadi jalan keluar sebelum proses politik di parlemen berkembang lebih jauh. Namun, keputusan itu tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik tentang bagaimana persoalan ini bermula.
Pangkal kontroversi berada pada persyaratan pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SMA. Permohonan pembatalan hasil pemilu tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Artinya, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden, tetapi pertimbangan hukumnya menyisakan persoalan serius mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan.
Persoalan itu kemudian berlanjut di Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Dua putusan tersebut tidak boleh dicampuradukkan, tetapi keduanya memperlihatkan bahwa persoalan administratif yang semula diperdebatkan secara politik memiliki konsekuensi hukum yang serius.
Di sinilah persoalan sesungguhnya harus dibaca. Bagaimana mungkin persyaratan jabatan publik yang begitu tinggi tidak disertai proses verifikasi dokumen yang mampu menjawab keraguan sejak awal? Siapa yang bertanggung jawab atas proses administrasi pencalonan? Dan mengapa persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pemeriksaan ketat justru berkembang menjadi krisis legitimasi setelah seseorang menduduki jabatan?
Kontroversi ini juga membuka kembali perdebatan tentang politik dinasti. Gibran tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang politik ayahnya, Joko Widodo. Peran keluarga dalam perjalanan politik seseorang memang tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum. Namun, ketika akses kekuasaan, perubahan aturan, dan proses pencalonan bertemu dalam satu rangkaian yang menimbulkan pertanyaan publik, demokrasi patut memeriksa apakah kesempatan politik benar-benar berlangsung setara.
Lebih jauh, dinamika hubungan Prabowo dan lingkaran politik Jokowi juga memperlihatkan bahwa koalisi kekuasaan tidak selalu dibangun di atas kesamaan prinsip. Ia bisa bertahan selama kepentingan dan pembagian pengaruh masih sejalan. Ketika kepentingan mulai berjarak, konflik elite dapat muncul. Namun, publik perlu berhati-hati agar tidak menganggap setiap perbedaan di antara mereka sebagai pertarungan demi kepentingan rakyat.
Sebab, konflik elite tidak otomatis merupakan konflik ideologis. Perselisihan dapat saja berpusat pada pengaruh, posisi, akses kebijakan, dan perlindungan kepentingan ekonomi-politik. Rakyat sering kali hanya menjadi penonton, sementara keputusan penting ditentukan melalui negosiasi di ruang-ruang kekuasaan.
Karena itu, wacana pemakzulan Gibran sejak awal tidak hanya bergantung pada persoalan hukum, tetapi juga pada kekuatan politik di DPR. Konstitusi memang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Namun, prosedur tersebut memperlihatkan bahwa persoalan hukum dan pertarungan politik tidak pernah sepenuhnya terpisah.
Pengunduran diri Gibran menghentikan satu babak ketegangan politik, tetapi tidak otomatis menjawab persoalan akuntabilitas. Mundurnya seseorang dari jabatan tidak boleh menjadi cara untuk menghindari pertanggungjawaban atas proses yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.
Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian orang. Yang lebih penting adalah membongkar mekanisme yang memungkinkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan memadai. Sebab, persoalan Indonesia bukan semata siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan siapa yang mengendalikan arah kekuasaan dan untuk kepentingan siapa ia dijalankan.
Jika setiap krisis hanya diselesaikan melalui kompromi elite, sementara pertanyaan publik dibiarkan menggantung, maka yang berubah hanyalah pemainnya. Struktur kekuasaan dan politik perlindungan kepentingan akan tetap bertahan.
Demokrasi tidak membutuhkan elite yang sekadar pandai berbagi kekuasaan. Demokrasi membutuhkan kekuasaan yang bersedia tunduk pada hukum, terbuka terhadap pengawasan, dan bertanggung jawab kepada rakyat.
_____
*Penulis: Dwi Indrawan
