PAMEKASAN, sekitarjatim.com — Bupati Pamekasan Kholilurrahman meminta kepala desa memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam menjalankan pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Kholilurrahman saat menghadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2026 di Mandhapa Agung Ronggosukowati, Selasa (11/8/2026).
Menurut Kholilurrahman, kepala desa tidak dapat menjalankan pembangunan secara sendiri. Pelibatan masyarakat harus dilakukan sejak proses identifikasi persoalan hingga menentukan prioritas pembangunan.
“Saya mengajak seluruh kepala desa untuk tidak bekerja sendiri, bangun kolaborasi dengan BPD, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Perempuan, Pemuda, Pelaku UMKM, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan desa tidak dapat diukur dari banyaknya program yang dijalankan. Menurutnya, program harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap ruiah harus memiliki pertanggungjawaban, setiap program harus memiliki tujuan, setiap pembangunan harus memiliki manfaat, dan setiap kebijakan harus merbuata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Selain memperkuat kolaborasi, Pemkab Pamekasan mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, penguatan pembinaan serta pengawasan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel.
Kholilurrahman menegaskan, pembinaan dan pengawasan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah desa. Sebaliknya, pengawasan yang baik dinilai dapat memperkuat pelaksanaan otonomi desa.
“Kita ingin desa memiliki ruang untuk berinovasi, tetapi inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan, kepentingan masyarakat, dan prinsip akuntabilitas,” tuturnya.
Ia berharap workshop tersebut dapat menyamakan pemahaman seluruh pihak sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten Pamekasan.
“Mari kita bangun desa bukan hanya dengan anggaran yang besar, tetapi dengan tata kelola yang benar, aparatur yang berintegritas, perencanaan yang tepat, dan oembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tukasnya.(*)
