SIDOARJO, sekitarjatim.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Kepala SPPG tersebut juga diberhentikan menyusul insiden dugaan keracunan yang berdampak pada ratusan orang.
Wakil Ketua BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengatakan, hasil evaluasi sementara menemukan adanya kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan makanan.
Pernyataan itu disampaikan Trenggono saat mengunjungi Ponpes Manbaul Hikam bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi serta jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungannya, Trenggono menyampaikan permohonan maaf kepada pihak pesantren dan seluruh korban atas kejadian tersebut.
“Atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Pondok Pesantren Mambaul Hikam dan seluruh korban atas kejadian ini,” kata Trenggono.
Berdasarkan data yang diterima BGN, sebanyak 740 orang tercatat terdampak. Dari jumlah tersebut, 718 orang telah pulih atau menunjukkan kondisi membaik, sedangkan 22 lainnya masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan.
“Data terakhir yang kami terima ada 740 orang terdampak. Sebanyak 718 orang sudah pulih dan membaik. Masih ada 22 orang yang dirawat di sembilan rumah sakit atau fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Trenggono memastikan para korban yang masih dirawat terus mendapat penanganan medis. BGN juga membantah informasi yang menyebut jumlah korban mencapai ribuan orang dan menyatakan data resmi mengacu pada hasil pendataan di lapangan.
BGN mengambil tindakan terhadap SPPG yang memasok makanan ke pesantren sembari proses investigasi berjalan. Selain menghentikan sementara operasional dapur, BGN memberhentikan kepala SPPG yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur tersebut.
“Untuk dapurnya kita suspend. Kepala dapurnya juga kita berhentikan. Ini bagian dari tanggung jawab atas kelalaian yang terjadi,” ujar Trenggono.
Menurut Trenggono, BGN sebenarnya telah menetapkan SOP dalam penyelenggaraan MBG, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan makanan hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.
Namun, evaluasi awal dalam kasus di Sidoarjo mengarah pada persoalan kepatuhan terhadap prosedur di tingkat pelaksana.
“SOP-nya sudah ada dan ketat. Masalahnya adalah ada ketidakpatuhan di lapangan. Ini yang menjadi perhatian kita,” katanya.
BGN kini melakukan investigasi untuk mengetahui secara menyeluruh penyebab kejadian tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan apakah persoalan hanya berkaitan dengan kelalaian atau terdapat unsur lain.
Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kemungkinan proses hukum tetap terbuka apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran.
“Belum ada tersangka. Sekarang fokus kita adalah bagaimana seluruh korban pulih. Investigasi tetap berjalan,” tegasnya.
Penghentian operasional SPPG tersebut untuk sementara belum bersifat permanen. BGN masih memberikan ruang untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sebelum memutuskan nasib dapur tersebut.
Operasional dapat kembali dibuka apabila seluruh persyaratan dan standar yang ditentukan telah dipenuhi. Sebaliknya, BGN membuka kemungkinan memberikan sanksi lebih berat apabila ditemukan pelanggaran serius maupun unsur kesengajaan dalam mengabaikan SOP.
“Kalau memang terbukti mampu memenuhi SOP, tentu bisa dibuka kembali. Tetapi kalau sengaja melanggar, bisa saja disuspend permanen,” pungkasnya.
BGN juga akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap SPPG setelah insiden tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan standar pengolahan dan distribusi makanan benar-benar diterapkan di lapangan serta mencegah kejadian serupa terulang.(*)
