Utang Rp300 Jutaan, Aset Rp3 Miliar Terancam, Ning Lia Soroti Mafia Dana Talangan

  • Bagikan
Utang Rp300 Jutaan, Aset Rp3 Miliar Terancam, Ning Lia Soroti Mafia Dana Talangan

PROBOLINGGO, sekitarjatim.com — Berawal dari persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah, aset tanah bernilai lebih dari Rp3 miliar kini berada dalam pusaran sengketa hukum. Di balik perkara tersebut, muncul kisah Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, serta Joni, seorang penjual nasi goreng yang ikut terancam kehilangan tanah yang telah dibelinya sejak 2010.

Persoalan ini mendapat perhatian serius Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti ketimpangan mencolok antara nilai utang sekitar Rp300 jutaan dengan aset yang disebut mencapai Rp3 miliaran.

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas senator cantik.

Menurutnya, perbedaan nilai yang mencapai hampir sepuluh kali lipat tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ada aspek keadilan yang harus diperhatikan, terutama apabila hubungan utang piutang berkembang menjadi sengketa kepemilikan aset.

Kasus ini menjadi semakin pelik karena tidak hanya menyangkut Sri Indah Mujiati sebagai pihak yang disebut terlibat dalam hubungan dana talangan, tetapi juga Joni yang sebelumnya telah membeli sebagian tanah tersebut.

Kisah panjang itu bermula pada 2010. Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta. Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih atas nama Sri Indah, sedangkan dokumen aslinya disebut berada dipihak lain

“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.

BACA JUGA:  Warung Rujak Milik Warga Pamekasan Ludes Terbakar, Kerugian Mencapai Jutaan Rupiah

Selama beberapa tahun, transaksi tersebut tidak menimbulkan persoalan yang diketahui Joni. Namun, situasi berubah pada 2016 ketika muncul sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.

Dalam persoalan tersebut, Sri Indah diduga turut menjadi korban praktik dana talangan bermasalah yang berujung pada sengketa aset bernilai miliaran rupiah.

Dugaan itu menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri melalui proses hukum, terutama mengenai bagaimana hubungan utang piutang dapat berkembang menjadi persoalan peralihan hak atas tanah.

Joni sendiri mengaku tidak memahami secara lengkap hubungan hukum antara Sri Indah dan Tomi. Ia hanya mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya ikut terseret dalam sengketa tersebut.

“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.

Persoalan semakin rumit karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Akibatnya, meskipun mengaku telah menyelesaikan transaksi pembelian sejak 2010, hingga kini ia belum memiliki sertifikat tersendiri atas nama pribadinya.

Puncaknya, Joni mengaku menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Somasi tersebut mengejutkannya karena selama ini ia merasa hanya melakukan transaksi jual beli dengan Sri Indah Mujiati.

“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya Rabu, (18/10/2026).

Di tengah persoalan tersebut, posisi Sri Indah juga perlu mendapat perhatian. Apabila dugaan praktik dana talangan bermasalah terbukti, sengketa ini bukan sekadar persoalan utang piutang, melainkan berpotensi memperlihatkan bagaimana aset bernilai jauh lebih besar dapat menjadi objek penguasaan melalui hubungan hukum yang dipersoalkan.

BACA JUGA:  Sensus Pertanian: Mendukung Program Bantuan dan Subsidi yang Tepat Sasaran

Karena itu, penelusuran terhadap riwayat pinjaman, dokumen perjanjian, proses peralihan sertifikat, hingga nilai aset menjadi penting untuk mengungkap duduk perkara secara utuh.

Ning Lia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.

Sorotannya terhadap utang Rp300 jutaan dan aset Rp3 miliaran menjadi pengingat bahwa penyelesaian sengketa tidak cukup hanya bertumpu pada formalitas dokumen. Fakta transaksi dan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan juga harus diperiksa secara objektif.

Sementara itu, Joni berharap tanah yang dibelinya tidak ikut menjadi korban persoalan hukum yang tidak pernah melibatkan dirinya secara langsung.

“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.

Kini, sengketa tersebut masih menunggu kejelasan melalui proses hukum. Baik dugaan kerugian yang dialami Sri Indah dalam persoalan dana talangan maupun hak Joni sebagai pembeli tanah memerlukan pemeriksaan menyeluruh.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana sengketa yang bermula dari utang ratusan juta rupiah dapat berdampak pada aset bernilai miliaran, bahkan menyeret pihak lain yang sebelumnya telah melakukan transaksi pembelian.

Di tengah sengketa tersebut, perhatian Ning Lia terhadap perbedaan nilai utang dan aset menjadi penegasan pentingnya keadilan substantif. Kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat, tanpa mendahului putusan pengadilan.

Sebab, di balik angka Rp3 miliaran yang dipersoalkan, ada nasib dan hak masyarakat yang menunggu kepastian hukum.(*/sol)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *