Teras EsJe – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap nilai pengadaan delapan paket jasa pemengaruh atau influencer dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Total nilai paket tersebut mencapai Rp 14.696.955.002.
Temuan itu diungkap ICW pada Senin (9/11/2026) dan menjadi perhatian publik pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Berdasarkan data pengadaan INAPROC periode 2024-2026, delapan paket tersebut berasal dari dua kementerian. Namun, nilai yang tercatat dalam pengadaan belum serta-merta menunjukkan jumlah uang yang benar-benar telah dibayarkan. Hal itu masih perlu dipastikan melalui dokumen pembayaran.
Salah satu pengadaan yang menjadi perhatian berkaitan dengan program di kampung nelayan di Natuna. ICW menyoroti bagaimana anggaran komunikasi publik yang bersumber dari uang negara seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Dari lima paket pengadaan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) senilai Rp 3,9 miliar, terdapat paket penayangan Instagram Story sebesar Rp 575,7 juta dan paket kehadiran Raffi Ahmad dalam sebuah acara senilai Rp 2,52 miliar.
Besaran anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Berapa jumlah unggahan yang harus dipublikasikan, berapa acara yang harus dihadiri, serta apa saja keluaran pekerjaan yang wajib dipenuhi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut semestinya dapat ditelusuri melalui kerangka acuan kerja dan dokumen kontrak pengadaan (ICW, dikutip Suara.com, 9 November 2026).
Sorotan lebih besar tertuju pada tiga paket pengadaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Masing-masing paket memiliki nilai sekitar Rp 3,6 miliar. Jika dijumlahkan, nilainya mencapai hampir Rp 10,8 miliar atau sekitar 73 persen dari keseluruhan nilai delapan paket yang disorot ICW.
Dua paket di antaranya tercatat pada 2025, ketika pemerintah menetapkan target efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi pengadaan jasa pemengaruh dengan nilai miliaran rupiah. Apa kebutuhan komunikasi yang mendasari pengadaan tersebut? Bagaimana kementerian mengukur efektivitasnya? Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan?
Pertanyaan itu menjadi relevan di tengah kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 (ICW, dikutip Suara.com, 9 November 2026).
Selain nilai pengadaan, terdapat pula aspek waktu yang patut dicermati.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara itu, ketiga paket pengadaan KKP tersebut tercatat setelah pelantikan tersebut.
Fakta waktu ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik kepentingan atau penyimpangan dalam proses pengadaan. Namun, transparansi mengenai proses pengambilan keputusan menjadi penting untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan.
Publik perlu mengetahui siapa yang menyusun spesifikasi pekerjaan, siapa yang mengambil keputusan pengadaan, serta bagaimana potensi benturan kepentingan diungkapkan dan dikelola.
Tirto telah meminta tanggapan kepada Raffi Ahmad dan manajernya, Prio Bagja Anugrah. Namun, hingga berita tersebut diterbitkan pada pukul 10.16 WIB, keduanya belum memberikan jawaban. Pemberitaan lain yang dirujuk pada pagi itu juga belum memuat penjelasan dari kementerian terkait (Sekretariat Presiden, 22 Oktober 2024; KabarBaik.co dan Tirto, 10 November 2026).
Dokumen Pengadaan Jadi Kunci Transparansi
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, transparansi tidak cukup hanya dengan mengetahui nilai anggaran. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai tujuan, spesifikasi pekerjaan, hingga hasil yang harus diserahkan kepada negara.
Jika Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membedakan antara nilai HPS yang tidak bersifat rahasia dan rincian HPS yang bersifat rahasia.
Sementara itu, akses terhadap dokumen pengadaan lainnya tetap mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik.
Melalui dokumen pengadaan, auditor dapat menguji kewajaran harga dengan membandingkannya terhadap harga pasar maupun pengadaan sejenis. Auditor juga dapat mencocokkan pembayaran dengan pekerjaan yang benar-benar diterima negara.
Ketentuan tersebut antara lain merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tertanggal 2 Februari 2021, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tertanggal 30 April 2025, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
Dengan demikian, kontrak dapat menjelaskan apa yang dibeli pemerintah. Namun, untuk mengetahui apakah pengadaan tersebut benar-benar bermanfaat, perlu dilihat dampaknya bagi masyarakat.
Efektivitas Anggaran Tidak Cukup Diukur dari Jumlah Tayangan
Dalam penelusuran terhadap 40 paket jasa pemengaruh dengan total nilai Rp 90,45 miliar, ICW menemukan sejumlah pengadaan yang berkaitan dengan sosialisasi program pemerintah, termasuk penerimaan murid baru.
Bagi masyarakat, terutama orang tua yang jarang mengakses laman resmi dinas pendidikan, informasi melalui media sosial sebenarnya dapat memberikan manfaat. Sebuah unggahan bisa membantu mereka mengetahui jadwal penutupan pendaftaran hingga tata cara pengisian formulir.
Artinya, komunikasi publik memang dapat menjadi instrumen penting untuk memperluas akses informasi masyarakat.
Namun, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari jumlah tayangan, unggahan, atau banyaknya pengikut akun media sosial.
James Madison pernah menulis, “Knowledge will forever govern ignorance,” dalam suratnya kepada W. T. Barry pada 4 Agustus 1822.
Pesan tersebut relevan dalam konteks komunikasi publik. Informasi yang disampaikan pemerintah seharusnya membuat masyarakat semakin memahami kebijakan dan mampu mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut.
Government Communication Service Inggris dalam evaluasi komunikasi pemerintah pada Februari 2024 mengajukan tiga pertanyaan penting untuk mengukur efektivitas komunikasi, yakni siapa yang berhasil dijangkau, apa yang mereka pahami, dan tindakan apa yang kemudian mereka lakukan.
Pendekatan serupa juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh oleh kementerian di Indonesia.
Persoalan lainnya adalah memastikan komunikasi pemerintah benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik, bukan sekadar membangun citra positif pejabat atau partai politik tertentu.
Hal tersebut pernah menjadi perhatian Auditor General of Ontario, Kanada. Dalam audit terhadap lima kampanye komunikasi senilai C$63,7 juta atau sekitar 62 persen dari belanja iklan Provinsi Ontario pada tahun fiskal 2023/2024, auditor menyoroti kampanye Let’s Build Ontario.
Sebagian materi iklan dalam kampanye tersebut dinilai membangun kesan positif mengenai kondisi provinsi melalui pesan tersirat yang menguntungkan partai yang sedang berkuasa (Auditor General of Ontario, 3 Desember 2024).
Anggaran Kampung Nelayan Natuna Harus Berdampak bagi Nelayan
Salah satu paket pengadaan KKP yang menjadi sorotan adalah jasa publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, dengan nilai sekitar Rp 3,6 miliar.
Berdasarkan peninjauan proyek pada 27 Agustus 2026, sebagian besar fasilitas telah rampung. Namun, pembangunan gudang beku dan pabrik es masih dalam proses pengerjaan.
Dalam konteks tersebut, efektivitas anggaran publikasi semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak masyarakat melihat informasi mengenai program Kampung Nelayan Merah Putih.
Hal yang lebih penting adalah apakah informasi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan fasilitas itu.
Jika sasaran publikasinya masyarakat luas, pemerintah perlu mengukur sejauh mana mereka memahami tujuan dan manfaat program tersebut.
Namun, jika sasarannya adalah nelayan setempat, indikator keberhasilannya harus lebih konkret. Apakah nelayan mengetahui kapan fasilitas mulai beroperasi? Berapa tarif penyimpanan ikan? Siapa yang dapat dihubungi ketika membutuhkan layanan?
Keputusan nelayan untuk menggunakan fasilitas tersebut juga dipengaruhi faktor lain, seperti harga es, kapasitas gudang penyimpanan, hingga jarak yang harus ditempuh dari lokasi aktivitas melaut mereka (Tirto, 10 November 2026; Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, 8 September 2026).
Bayangkan seorang nelayan baru saja menepi di kawasan Cemaga Utara. Setelah mengangkat hasil tangkapan dari perahu, ia ingin menyimpan ikannya agar tetap segar sebelum dijual.
Namun, muncul pertanyaan sederhana: ke mana ia harus pergi jika ingin menyimpan ikan? Berapa biaya yang harus dibayar? Apakah fasilitas tersebut sudah bisa digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang seharusnya mampu dijawab melalui komunikasi publik yang dibiayai oleh anggaran negara.
Pada akhirnya, persoalan pengadaan jasa pemengaruh bukan semata-mata tentang siapa yang menerima kontrak atau berapa besar nilai anggarannya. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran komunikasi publik semestinya tidak hanya membuat program pemerintah terlihat di layar ponsel, tetapi juga membantu masyarakat memahami, mengakses, dan merasakan manfaat program tersebut.(*)
