SURABAYA, SekitarJatim.com – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama masa peralihan musim atau pancaroba.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul mulai turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kondisi cuaca tersebut berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga cuaca ekstrem.
“Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem perlu diantisipasi secara serius,” kata Emil di Surabaya, Kamis (5/11/2026).
Emil menjelaskan, curah hujan tinggi perlu diantisipasi, terutama di daerah dengan kondisi geografis perbukitan dan lereng yang rentan mengalami longsor.
Sejumlah wilayah di Jawa Timur bahkan telah dilaporkan mengalami kejadian tanah longsor, di antaranya Trenggalek, kawasan Tirtoyudo di Kabupaten Malang, serta Lumajang. Menurut Emil, kondisi tersebut menjadi peringatan penting agar langkah mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah menyiapkan personel dan sarana prasarana untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Polda Jatim, TNI, relawan, dan masyarakat.
“Karena itu, kesiapan personel serta dukungan sarana dan prasarana harus dipastikan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan seluruh unsur terkait menegaskan komitmen untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi,” jelasnya.
Selain mengandalkan kesiapan pemerintah dan aparat, Emil menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Warga diminta menjaga kondisi lingkungan serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah maupun instansi kebencanaan.
“Penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan, koordinasi dan sinergi dari seluruh pihak. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus mengedepankan langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, BPBD, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut diperlukan agar potensi kerawanan dapat diketahui lebih awal dan penanganannya berjalan optimal.
“Melalui kesiapan dan kerja sama seluruh pihak, risiko bencana dapat diminimalkan dan masyarakat Jawa Timur dapat terlindungi. Terpenting bagaimana kita hadir memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.(*)
