Sumenep, SekitarJatim.com – Kinerja Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, tengah mendapat kritik tajam dari kalangan aktivis pemerhati kebijakan publik. Kritik ini muncul setelah Zainal Arifin dinilai tidak serius dalam upayanya memberantas prostitusi yang marak di beberapa wilayah di Sumenep.
Jemmy Kurniawan, salah satu aktivis yang vokal dalam menyuarakan isu ini, menyebutkan bahwa razia yang dilakukan Zainal Arifin terhadap tempat-tempat prostitusi terkesan hanya sebagai kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Razia yang dilakukan Ketua DPRD hanya sebatas seremonial. Tidak ada langkah nyata yang diambil setelah razia itu dilakukan,” ungkap Jemmy dengan nada kesal.
Razia yang dimaksud berlangsung di Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, di mana Zainal Arifin memimpin operasi penertiban terhadap pekerja seks komersial (PSK). Namun, aksi tersebut dianggap lebih sebagai upaya untuk menarik perhatian media daripada menyelesaikan persoalan prostitusi yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
“Kepedulian Zainal Arifin terhadap masalah ini tampaknya hanya untuk kepentingan politik, bukan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan,” tegas Jemmy.
Kritik semakin tajam menyusul sikap Zainal yang dinilai arogan saat memperlihatkan para PSK tanpa rasa empati. Aktivis menilai bahwa tindakan ini justru memperburuk citra politik Zainal Arifin dan menciptakan kesan bahwa ia lebih mementingkan pencitraan pribadi ketimbang menyelesaikan masalah sosial yang kompleks.
Tuntutan agar Zainal Arifin mengambil langkah konkret untuk menangani prostitusi di Sumenep pun semakin menguat. Para aktivis mendesak agar Ketua DPRD tidak hanya berhenti pada razia yang tidak berdampak panjang, tetapi juga mengambil kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan guna mengatasi masalah prostitusi di wilayah tersebut.**
