PAMEKASAN, SekitarJatim.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kadiyono, menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam tubuh lembaga pemasyarakatan saat memberikan pengarahan kepada tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan, Rabu (4/6/2025).
Pengarahan tersebut digelar di Aula Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan usai Kadiyono menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di Pendopo Kabupaten Pamekasan.
Tiga UPT yang hadir dalam pengarahan ini meliputi Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Lapas Kelas IIA Pamekasan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IIA Pamekasan. Seluruh pejabat struktural, Kepala Regu Pengamanan (Karupam), serta Wakil Komandan Regu Pengamanan dari masing-masing UPT turut hadir.
Dalam arahannya, Kadiyono menekankan pentingnya reformasi di internal lembaga pemasyarakatan melalui kerja profesional, etis, dan sesuai regulasi. Ia mengingatkan agar setiap petugas menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pijakan untuk berbenah.
“Kita harus belajar dari masa lalu. Jadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran berharga. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang. Saatnya kita membuktikan bahwa kita mampu berubah dan memperbaiki diri,” ujar Kadiyono.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan dalam memerangi praktik penyimpangan di lingkungan kerja, seperti penggunaan handphone ilegal, pungutan liar, dan peredaran narkoba (halinar). Salah satu bentuk komitmen yang diapresiasi adalah penandatanganan surat pernyataan oleh seluruh pegawai.
“Langkah Lapas Narkotika Pamekasan sangat positif. Komitmen tertulis dari seluruh pegawai menjadi bukti nyata keseriusan memberantas halinar. Saya berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi seluruh UPT lainnya di Jawa Timur,” tegasnya.
Kadiyono juga optimistis kinerja Lapas Narkotika Pamekasan akan semakin maksimal seiring dengan lengkapnya susunan pejabat struktural yang ada.
Kegiatan pengarahan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pembinaan internal. Selain sebagai kontrol terhadap kinerja lembaga, pengarahan ini juga menjadi momen membangun semangat kolektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik menyimpang.
Melalui dorongan langsung dari pimpinan wilayah, seluruh jajaran pemasyarakatan di Pamekasan diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugasnya secara akuntabel dan berintegritas, selaras dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.(*)
