JAKARTA, SekitarJatim.com — Pemerintah akan meluncurkan enam paket insentif ekonomi guna mendorong pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global. Peluncuran resmi akan dilakukan pada 5 Juni 2025, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (23/5).
Airlangga menyebut, sejumlah kementerian teknis saat ini tengah memfinalisasi regulasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, ia menekankan pentingnya percepatan agar seluruh kebijakan bisa dijalankan sesuai jadwal.
“Insentif ini kami siapkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, terutama menjelang libur sekolah. Enam paket kebijakan tersebut meliputi bantuan transportasi, subsidi listrik, bantuan sosial, dan insentif untuk sektor tenaga kerja,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (24/5).
Enam paket insentif yang akan diberlakukan terdiri dari:
- Diskon Transportasi Publik: Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut. Kebijakan ini berlaku selama masa libur sekolah pertengahan tahun.
- Diskon Tarif Tol: Diberlakukan selama Juni dan Juli 2025, potongan tarif tol ini ditargetkan menyasar sekitar 110 juta pengendara di berbagai wilayah Indonesia.
- Subsidi Tarif Listrik: Rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA akan menerima diskon sebesar 50 persen pada bulan Juni dan Juli 2025. Program ini menargetkan 79,3 juta pelanggan PLN.
- Penambahan Bantuan Sosial: Pemerintah akan memperkuat bantuan sosial melalui perluasan alokasi Kartu Sembako dan bantuan pangan. Total penerima manfaat ditargetkan mencapai 18,3 juta keluarga selama dua bulan mendatang.
- Bantuan Subsidi Upah (BSU): Insentif ini akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan, termasuk guru honorer. Pemerintah berharap program ini bisa menjaga konsumsi kelompok pekerja berpenghasilan rendah.
- Diskon Iuran JKK untuk Sektor Padat Karya: Pemerintah akan memperpanjang potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja guna meringankan beban pengusaha di sektor padat karya dan mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja.
Airlangga menambahkan bahwa seluruh program telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kalau regulasi dari kementerian-kementerian teknis sudah rampung, insyaallah segera kami umumkan secara resmi,” ungkap mantan Menteri Perindustrian tersebut.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, sekaligus mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global pada semester kedua 2025.
