JAKARTA, sekitarjatim.com – Partai Golkar meminta Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk mempertimbangkan kembali rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Permintaan itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap anggaran tersebut di tengah kebijakan efisiensi.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud guna meminta klarifikasi.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Menurut Sarmuji, berdasarkan penjelasan gubernur, anggaran tersebut telah disahkan pada 2024. Ia menyebut kebutuhan kendaraan dengan spesifikasi tertentu dikaitkan dengan kondisi geografis Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dan medan berat.
“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ujarnya.
Meski kepala daerah berhak atas fasilitas kendaraan dinas, Golkar mendorong agar keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan sensitivitas publik. Sarmuji mengungkapkan, hingga saat ini Rudy Mas’ud masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan.
“Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas. Kebetulan Pak Gubernurnya memiliki kemampuan dan mau memakai mobil pribadi,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan tersebut telah melalui pertimbangan kebutuhan operasional kepala daerah. Ia menyebut karakteristik geografis Kaltim yang ekstrem menuntut kendaraan dengan kemampuan khusus agar mobilitas pemerintahan tetap optimal.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.
Rencana pengadaan mobil dinas itu sebelumnya juga menuai perhatian sejumlah pihak, termasuk di DPR, yang meminta pemerintah daerah lebih peka terhadap kondisi masyarakat.(*/FIR)
