Menyoal Kredibilitas Sistem Peradilan di Indonesia dan Menguak Isu Terbaru dalam Hukum serta Tantangan untuk Mencapai Keadilan

  • Bagikan
Menyoal Kredibilitas Sistem Peradilan Di Indonesia Dan Menguak Isu Terbaru Dalam Hukum Serta Tantangan Untuk Mencapai Keadilan
Foto: Legal Documentation (Pinterest/@vakilpro)

SekitarJatim.com – Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki sistem peradilan yang bertugas untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak isu-isu terkait dengan sistem peradilan yang muncul, termasuk isu terbaru yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Dalam opini ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai isu tersebut serta tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan yang sejati.

Isu terbaru yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia adalah menyoal kredibilitasnya. Beberapa waktu belakangan ini, marak terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan para pejabat publik, termasuk diantaranya pejabat tinggi negara seperti anggota DPR dan pejabat pemerintah daerah. Tindak pidana korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Salah satu contoh terbaru dari kegagalan sistem peradilan di Indonesia adalah ketika kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam kasus ini, banyak pihak merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan, sehingga muncul dugaan bahwa ada intervensi atau korupsi di dalam sistem peradilan itu sendiri.

Tak hanya itu, isu lain yang terkait dengan kredibilitas sistem peradilan Indonesia adalah terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum. Diskriminasi tersebut dapat berupa perbedaan perlakuan antara orang kaya dan orang miskin, antara warga pribumi dan non-pribumi, serta antara pejabat publik dan rakyat biasa. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, karena hak mereka untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sama menjadi terabaikan.

BACA JUGA:  Romantisme Pesantren Versi “Hati Suhita”

Tantangan terbesar dalam memperbaiki sistem peradilan Indonesia adalah mengatasi korupsi dan intervensi politik dalam pengadilan. Korupsi dalam sistem peradilan dapat merusak integritas dan kredibilitas hakim, serta merusak proses pengadilan secara keseluruhan. Sedangkan intervensi politik dalam pengadilan dapat menyebabkan putusan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, perlu ada reformasi sistem peradilan secara menyeluruh, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap hakim dan penegak hukum, serta pemberantasan tindak pidana korupsi dan intervensi politik dalam pengadilan.

Selain itu, perlunya adanya reformasi hukum yang lebih baik dan lebih terbuka. Perlu diperkuatnya mekanisme pengawasan terhadap kegiatan hakim dan penegak hukum, sehingga dapat menjamin independensi mereka dalam menjalankan tugasnya. Keterbukaan dalam sistem peradilan juga harus ditingkatkan, dengan memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat untuk memantau jalannya persidangan.

Selain reformasi sistem peradilan, penting juga untuk memperkuat pendidikan dan budaya hukum di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan yang ada. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya, serta memahami betapa pentingnya kepatuhan terhadap hukum bagi keberlangsungan negara dan masyarakat yang adil dan sejahtera.

BACA JUGA:  5 Amalan di Bulan Ramadhan yang Dapat Dilakukan Untuk Melipatgandakan Pahala dan Menghapus Dosa

Pendidikan dan budaya hukum juga dapat membantu dalam mencegah tindak pidana korupsi. Pendidikan dan sosialisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan universitas. Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dianggap korupsi dan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah atau melaporkan tindakan korupsi.

Selain upaya-upaya yang telah disebutkan di atas, perlu juga adanya kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dalam mengatasi masalah korupsi dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia. Kolaborasi ini meliputi kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, hakim, dan institusi lain yang terkait dalam penegakan hukum.

Selain itu, perlu juga adanya keterbukaan dan transparansi dalam proses pengadilan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai bahwa putusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang ada. Dalam mengatasi isu terbaru yang sedang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia, semua pihak harus bekerja sama dan saling mendukung. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait harus sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi dan intervensi politik. Hanya dengan kerja sama yang baik dan tekad yang kuat, Indonesia dapat mencapai keadilan yang sejati bagi seluruh rakyatnya

_____
*Penulis merupakan mahasiswa pascasarjana fakultas Hukum di Universitas Jember. 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *