JAKARTA, sekitarjatim.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar audiensi dengan Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Lirboyo dan pihak Trans7 terkait polemik penayangan program “Xpose Uncensored”. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan dihadiri oleh Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni, serta perwakilan alumni Pondok Pesantren Lirboyo.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas penayangan program “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 yang menuai protes publik. Ia menegaskan, Trans7 bertanggung jawab penuh dan memastikan program tersebut tidak akan tayang kembali di seluruh platform.
“Kami, Trans7, dengan segala kerendahan hati memohon maaf atas kelalaian dalam penayangan program Xpose Uncensored. Kami juga memohon maaf kepada para kiai, pengasuh, santri, serta keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo dan pesantren di seluruh Indonesia,” ujar Atiek.
Atiek menjelaskan bahwa program tersebut bukan produksi internal Trans7, melainkan hasil kerja sama dengan rumah produksi eksternal. Namun, sejak 14 Oktober 2025, pihaknya resmi memutus kontrak kerja sama dengan production house (PH) tersebut.
“Program ini telah kami hentikan dari seluruh saluran siar, termasuk televisi, media sosial, dan platform digital resmi Trans7. Kami juga sepakat menghentikan permanen program tersebut sesuai arahan dari Bapak Chairul Tanjung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Atiek menyebut Trans7 telah menemui pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, juga dijadwalkan bersilaturahmi ke pesantren tersebut pekan depan.
Perwakilan alumni Lirboyo Jabodetabek, Agus Salim, menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam menjaga moralitas bangsa. Ia menegaskan, keberadaan pesantren menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter generasi muda.
“Kalau pesantren tidak dijaga, kita tidak tahu bagaimana nasib moral bangsa ini. Pesantren adalah tempat kami belajar adab dan akhlak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi langkah KPI yang telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap program “Xpose Uncensored”. Ia juga meminta Komdigi dan KPI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin siar Trans7.
“DPR RI meminta Komdigi dan KPI bersama-sama melakukan audit serta evaluasi terhadap izin hak siar Trans7. Pemerintah harus hadir memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut,” tegas Cucun.
Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi konten siaran, agar tetap menghormati nilai-nilai moral, keagamaan, dan budaya bangsa.
