JAKARTA, sekitarjatim.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta pihak Bea dan Cukai.
Menyikapi operasi tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai praktik korupsi di kedua instansi tersebut masih rawan terjadi dan berpotensi ditemukan di berbagai daerah.
“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak,” kata Boyamin kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).
Boyamin mengungkapkan, dirinya pernah melaporkan sejumlah kasus dugaan penyelundupan, mulai dari kendaraan hingga barang mewah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa kinerja pengawasan di Bea Cukai dan Pajak belum berjalan optimal.
“Nah itu tunjukkan memang bea cukai dan pajak sedang tidak baik-baik saja, dan dugaan saya belum mampu benahi itu, sehingga masih banyak kenakalan kenakalan, penyelundupan masih banyak,” ujarnya.
Ia juga menilai wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot jajaran pimpinan di kedua instansi tersebut menjadi semakin relevan setelah adanya OTT KPK. Boyamin mendukung langkah tegas terhadap aparatur yang terlibat praktik korupsi.
“Kalau sampai Pak Purbaya mimpin mau copot semuanya itu ada benarnya. Itu menurut saya perlu pembenahan, pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Karena apa? Kalau tak ada penindakan orang tak akan takut, sehingga nanti orang pikirnya hanya apes saja,” tuturnya.
Menurut Boyamin, penindakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera. Ia juga mendorong agar aparatur yang terbukti bermasalah benar-benar disingkirkan dari jabatan.
“Nah kalau OTT diseringkan mereka akan ada pembenahan, dan ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja,” sambungnya.
Sementara itu, KPK membenarkan telah melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan tiga orang, salah satunya Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (4/2).
Selain di Banjarmasin, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea dan Cukai di Jakarta. Operasi tersebut disebut berkaitan dengan penanganan urusan impor.(*/fir)
